Humas & Protokol, 26-05-2012

Bupati Bangka H Yusroni Yazid SE menerima penyerahan dokumen Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI (ft/Lutfi)

Satu lagi penghargaan yang diraih Kabupaten Bangka. Jumat (25/5) bertempat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka menerima Penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. BPK menyerahkan tiga dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Bangka tahun anggaran 2011 yakni Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka. Penyerahan Penghargaan ini langsung diterima Bupati Bangka H Yusroni Yazid SE, Ketua DPRD Bangka Parulian S.Ip dan Kepala Inspektorat yang diwakili Sekretaris Inspektorat Kastati dari Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung Bingkros Hutabarat SH. Bupati Bangka mengucapkan terima kasih atas penghargaan WTP ini dan berharap WTP ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga lebih baik lagi ke depannya.

“Ini semua berkat kerja keras kita semua sehingga dapat meraih WTP yang telah lama kita idamkan. Namun yang terpenting adalah usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja kita dalam mengelola keuangan daerah untuk melayani kepentingan masyarakat dan proses pembangunan,” harap bupati.

Hal yang sama juga diungkapkan Parulian.Dalam sambutannya DPRD merupakan lembaga yang bersifat mengawasi dan memberikan kritikan yang membangun. Yang terpenting jangan cepat puas dan hal ini merupakan awal yang baik dalam meningkatkan kinerja dalam membangun daerah.

Sementara itu Bingkros Hutabarat SH mengatakan BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Pemkab Bangka dengan tujuan untuk menilai kewajaran atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Opini yang diberikan ungkap Bingkros diberikan oleh BPK RI kepada Pemkab Bangka selama 5 (lima) tahun yakni tahun anggaran 2006-2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian dimana hampir seluruh permasalahan terletak pada kewajaran atas penyajian aktiva tetap dan investasi.

Dan berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004, BPK melakukan pemeriksaan untuk Laporan Keuangan Pemkab Bangka per 31 Desember 2011, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini berarti Neraca per 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penerimaan WTP ini dihadiri juga Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka H Iskandar SE.(Lutfi).