Kantor Pelayanan Terpadu

A. PENDAHULUAN

Eksistensi otonomi daerah merupakan tonggak perubahan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah. Pada masa lalu, pelayanan publik identik dengan proses yang berbelit-belit, biaya tinggi dengan persyaratan yang begitu rumit dan tidak jarang memberatkan serta membingungkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari aparatur pemerintah. Oleh karena itu, implementasi otonomi daerah merupakan momen yang tepat bagi daerah untuk mengurangi bahkan menghilangkan citra negatif pelayanan publik di masa lalu dan menciptakan pelayanan publik yang jauh lebih merakyat, baik secara prosedur maupun teknis pelaksanaannya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 merupakan landasan hukum untuk merealisasikan sebuah pelayanan publik yang baik di mata aparat maupun masyarakat.

Guna merealisasikan niat baik tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka pada tanggal 3 Januari 2007, secara resmi membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( UPT – SP ) yang mendapat sambutan positif dari masyarakat luas, kemudian dalam rangka meningkatkan atau memantapkan Status Kelembagaan UPT – SP, maka berdasarkan Perda Kab. Bangka No. 17 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007, status UPT – SP yang pada awalnya merupakan unit atau bagian dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka (sekarang DPPKAD), ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas prima kepada masyarakat.

Seiring dengan itu, maka Bupati Bangka pada tanggal 1 Oktober 2007 telah melantik para Pejabat Eselon pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka.

B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN TERPADU KAB. BANGKA.

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu

3. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 7 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

4. Peraturan Bupati Bangka No. 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu – Satu Pintu (UPT–SP)

5. Peraturan Bupati Bangka No. 15 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu – Satu Pintu (UPT–SP) Kabupaten Bangka

6. Peraturan Bupati Bangka No. 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Umum di Unit Pelayanan Terpadu – Satu Pintu (UPT–SP) Kabupaten Bangka

7. Peraturan Bupati Bangka No. 21 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bangka

8. Peraturan Bupati Bangka No. 24 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka No. 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Umum di Unit Pelayanan Terpadu - Satu Pintu (UPT–SP) Kabupaten Bangka

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka

10. Peraturan Bupati Bangka No. 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka

11. Peraturan Bupati Bangka No. 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Daerah

12. Peraturan Bupati Bangka No. 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Orientasi pelayanan adalah memberikan kepuasan bagi pelanggannya, selalu dekat dengan pelanggannya sehingga kesan yang menyenangkan dapat memberikan citra positif di mata pelanggan karena pelayanan yang diberikan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima. Sedangkan prinsip Pelayanan Prima sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses masyarakat, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Dengan demikian, maksud didirikannya KPT Kabupaten Bangka adalah untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan yang prima dan satu pintu.

2. TUJUAN

Adapun tujuan dibentuknya KPT Kabupaten Bangka adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui satu pintu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan adalah kesesuaian antara harapan atau keinginan pelanggan dengan kenyataan yang diberikan oleh penyedia layanan. Dengan demikian, aparat pelayanan sebagai penyedia layanan harus memiliki kualitas keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan prima. Selanjutnya aparatur yang berkualitas akan meningkatkan citra aparatur pemerintah di mata masyarakat.

D. VISI DAN MISI.

1. V I S I.

“ Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas (cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau masyarakat) di bidang Perizinan, melalui Pelayanan Prima yang merupakan kewajiban Aparatur Negara sebagai Abdi Masyarakat “.

2. M I S I.

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

b. Memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

c. Meningkatkan citra aparatur dalam memberikan pelayanan prima.

d. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bangka.

Visi dan Misi KPT Kabupaten Bangka tersebut sejalan dengan Visi Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013 yaitu IDAMAN (Ideal dalam pelayanan, Amanah dalam pemerintahan dan Anti terhadap Kemiskinan) dan Misi Kabupaten Bangka antara lain yaitu Mewujudkan pelayanan prima bidang perijinan dan non perijinan serta mewujudkan peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM Aparatur.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut diatas, KPT Kabupaten Bangka perlu didukung dengan SDM aparatur yang berkualitas serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh sebab itu, KPT Kabupaten Bangka juga harus melaksanakan program kerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut.

E. KELEMBAGAAN

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 17 Tahun 2007, merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bangka.

F. PERSONALIA

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka dibutuhkan personil yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Jumlah personil KPT saat ini sebanyak 36 orang, terdiri dari : 1 orang Kepala Kantor, 1 orang Kasubbag. Tata Usaha, 4 orang Kepala Seksi yaitu (1)Seksi Pelayanan Perizinan, (2)Seksi Survey dan Pengaduan, (3)Seksi Monitoring dan Evaluasi dan (4)Seksi Informatika dan Pendataan Elektronik, dan 30 orang staf pelaksana. Adapun pegawai KPT menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada table berikut :

.NO.

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

PERSENTASE

1.

2.

3.

4.

STRATA 2

STRATA 1

DIPLOMA

SMA

1

8

7

20

2,78 %

22,22 %

19,44 %

55,56 %


JUMLAH

36 orang

100 %

Dengan kondisi pegawai yang ada, KPT Kabupaten Bangka diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

G. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN.

1. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bangka sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka No. 6 Tahun 2010 adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian

2. Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bangka, adalah :

a. Pelaksanaan penyusunan program dan kebijakan teknis pelayanan terpadu

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan

c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan

d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan

e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan

f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kewenangan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bangka, adalah :

a. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati

b. KPT mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu mulai dari permohonan sampai terbitnya perizinan

Adapun jumlah perizinan yang kewenangan penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala KPT ada 25 (dua puluh lima) jenis perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangka No. 7 Tahun 2010. Dengan demikian One Stop Service (OSS) atau pelayanan yang benar-benar satu pintu telah dilaksanakan secara bertahap.

H. PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Kenyamanan dan kemudahan pelayanan menjadi prioritas dalam melayani pelanggan. Standar Pelayanan di tetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu standar yang harus dipenuhi dalam pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha berdasarkan Peraturan Bupati Bangka No. 1 tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Umum di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Bangka yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Bupati Bangka No. 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangkasebagai berikut :

1. Jenis Perizinan, sebanyak 63 jenis izin

2. Dasar hukum, adalah dasar hukum dalam penerbitan masing-masing jenis perizinan baik Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan lainnya.

3. Persyaratan, adalah persyaratan baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis lapangan yang harus dipenuhi dalam penerbitan perizinan.

4. Prosedur, adalah mekanisme atau alur yang jelas untuk mendapatkan perizinan

5. Standar Waktu, adalah waktu maksimal dalam penyelesaian perizinan, dalam hal ini ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapan persyaratannya.

6. Biaya, adalah biaya penerbitan perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Perda yang mengatur masing-masing perizinan,atau dapat dilihat pada masing-masing jenis perizinan pada Situs www.bangka.go.id (Menu informasi pelayanan)

selanjutnya.......