Kawasan Ekonomi Khusus

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi-Misi Presiden serta Agenda Prioritas Pembangunan (NAWA CITA) telah menetapkan tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 yaitu mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah (disparity of regional development) melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, penyediaan dan perluasan infrastruktur dasar dan layanan umum, serta meningkatkan kemampuan SDM dalam ilmu dan teknologi secara berkelanjutan. Sumberdaya manusia yang berkualitas, tangguh dan profesional dalam menggerakan roda pertumbuhan kawasan khusus sangat diperlukan, terlebih kawasan ekonomi khusus perlu dikembangkan demi percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan suatu kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan suatu strategi pembangunan yang memfokuskan pada pembangunan ekonomi suatu wilayah yang berbentuk kawasan.
Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi kegiatan investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Kawasan Ekonomi Khusus dibangun sebagai suatu wilayah dimana berbagai jenis industri dapat dibangun, tumbuh, dan berkembang. KEK berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang menggerakkan sebuah wilayah, dan bahkan bisa berpengaruh secara daerah dan nasional. Selain itu, KEK juga biasanya menjadi wilayah yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. Karena sebagai wilayah yang penting untuk pertumbuhan ekonomi, maka KEK merupakan magnet tersendiri bagi investor, khususnya mereka yang ingin berinvestasi di daerah yang sedang berkembang. Bahkan pada waktu tertentu, KEK mampu meningkatkan perkembangan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah dan membentuk suatu kawasan khusus, tak dipungkiri banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah antara lain ;
1.Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal, yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan sumber daya manusia dan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya lokal.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah  tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan angkatan kerja dan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta tingginya tingkat kemiskinan.
3.Lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah  dan belum dimanfaatkannnya kerjasama antar daerah  dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.
4.Belum optimalnya tindakan afirmatif dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan.
5.Rendahnya aksesibilitas daerah pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya pada sentra-sentra produksi dan pemasaran karena belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal.
6.Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi, dan air bersih.
Keenam permasalahan tersebut menjadi permasalahan global untuk membentuk kawasan ekonomi khusus. Untuk itu, pemerintah perlu menempuh Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis melalui percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di luar Jawa dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah yang selaras serta peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dengan strategi kebijakan seperti:
1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah
2. Percepatan pembangunan konektivitas.
3. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia  dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4.Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha di daerah
5.Regulasi dan kebijakan yang berpihak dan tidak menyulitkan.
Untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus, keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting dan strategis, terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja baru. Faktor SDM merupakan faktor yang sangat vital untuk mengubah perilaku dan paradigma masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.
BANGKA, KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Salah satu kabupaten yang mendapat tempat dan kesempatan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus adalah Kabupaten Bangka. Mulai dari pesisir pantai Rebo sampai dengan Pantai Matras telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata oleh pemerintah pusat. Kabupaten Bangka dibawah kepemimpinan H. Tarmizi Saat sebagai Bupati dan Drs. Rustamsyah sebagai Wakil Bupati Bangka dengan misi visinya Bangka Bermartabat mulai memfokuskan diri untuk mendorong pertumbuhan investasi melalui layanan investasi di kawasan KEK. Berbagai upaya dan langkah mulai dan sudah  ditempuh dengan terus melakukan penjajakan dan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari investor untuk pembangunan lapangan golf, kerjasama dengan akademisi untuk pembangunan KEK, membuat dan meningkatkan pelayanan inovasi- inovasi baru di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan,dan lainnya. Kementerian Pariwisata menetapkan wilayah Sungailiat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sektor pariwisata. Menurut orang nomor satu di Kabupaten Bangka itu, ditetapkan Kabupaten Bangka terutama daerah Sungailiat dan sekitarnya sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata oleh pusat setelah Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan presentasi tentang wilayah yang hendak dijadikan KEK yang mana memiliki kekayaan kawasan wisata di pantai Rebo, pantai Rambak dan pantai Matras. Ketiga tempat objek wisata yang memiliki luas areal 100 hektare itu menjadi penilaian tersendiri pihak Kementerian Pariwisata untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus sektor pariwisata dikarenakan pertimbangan sarana dan prasarama serta infrastruktur yang dianggap sudah memadai. Wilayah Sungailiat sebagai kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata, Pemerintah Pusat melalui dana APBN akan menyalurkan dana yang diperuntukan pengembangan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentunya dengan tata kelola dan pengembangan wisata, diharapkan kedepannya dapat memberikan konstribusi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu unsur yang sangat penting dalam memaksimalkan pembangunan dan pengembangan pariwisata, adalah keterlibatan masyarakat untuk mendukung pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus. Rencananya, dalam waktu dekat ini, Putera asal Mendobarat ini akan mulai melakukan kerjasama dengan banyak pihak untuk percepatan pembangunan, mulai mengklasifikasikan pantai-pantai yang menjadi landmark Kabupaten Bangka menjadi pantai kalangan menengah ke atas, menengah dan menengah ke bawah. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk terus bercocok tanam palawija, agrikultura, pertanian, perkebunan, untuk keperluan hotel, pemberdayaan potensi masyarakat, dan lain sebagainya.
Untuk itu mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus, salah satunya dengan  kebijakan dan peraturan-peraturan di KEK yang dipermudah. Dengan adanya kemudahan tersebut, diharapkan masalah perizinan yang berlarut-larut bisa dihilangkan dalam memulai investasi. Selain kemudahan perizinan, pemerintah Kabupaten Bangka diharapkan terus mengadakan sosialisasi KEK untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai kepada calon investor dan masyarakat. Bukan cuma itu saja, pemerintah juga diharapkan memberikan jaminan mengenai ketersediaan tenaga kerja, kemudahan dalam proses keimigrasian, pertanahan, serta perizinan dan non perizinan. Yang lebih penting adalah kehadiran KEK Pariwisata Kabupaten Bangka hendaknya menjadi berkah bagi masyarakat dan jangan hanya menjadi penonton, karena di Pulau Bangka hanya Kabupaten Bangka saja yang mendapatkan Kawasan Ekonomi Khusus ini. KEK sektor Pariwisata ditetapkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat menikmati manfaat ekonomi dan manfaat pariwisata juga.  
Selain itu juga, di dalam kawasan KEK investor bisa mendapatkan kemudahan perizinan yang ditawarkan pemerintah. Jika seandainya para investor mendapatkan masalah saat hendak melakukan penanaman modal, ada fasilitas terbaru dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut atau yang lebih dikenal dengan Help Desk. Terobosan baru ini akan membantu investor mengatasi masalah mereka, dan memfasilitasi agar mereka mendapatkan kemudahan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pemerintah jika mereka berinvestasi di dalam wilayah KEK. Untuk mendukung fokus pemerintah dalam meningkatkan penanaman modal di wilayah KEK ini, pemerintah juga harus memberikan pelayanan super cepat hanya dalam waktu singkat untuk para investor KEK. Lewat pelayanan ini, investor akan mendapatkan kepastian untuk bisa memulai usaha, kepastian mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka, serta kepastian untuk mendapat kemudahan impor mesin produksi. Bahkan jika dibutuhkan, pemerintah menyediakan informasi ketersediaan lahan bagi para investor secara akurat. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan  agar investasi bisa ditingkatkan secara maksimal, pembangunan infrastruktur  makin pesat, dan kemajuan ekonomi bisa ditingkatkan. Pembangunan ekonomi lokal dan daerah kurang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Ditinjau dari jumlah pekerja yang terkait dengan bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah dengan tingkat pendidikan tinggi secara absolut jumlahnya masih relatif kecil atau belum sesuai dengan kompetensinya. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK)  tidak hanya tertumpu pada bagaimana pengembangan sumber daya manusia sehingga memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga bagaimana perluasan infrastruktur perdesaan, kawasan industri sebagai penyangga kawasan ekonomi khusus dan juga bagaimana perekonomian lokal dapat terus berkembang dan tumbuh, nilai-nilai lokal dipupuk dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga tercipta local values dan local wisdoms baik. Diharapkan, tidak hanya sumber daya manusia yang bekerja di sektor swasta dan masyarakat yang perlu ditingkatkan kompetensi dan keterampilannya, tetapi juga perlunya mengupdate kemampuan dan keterampilan aparatur desa, sehingga dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Investasi merupakan  motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sementara itu pembangunan di dalam era otonomi daerah sekarang ini, pada intinya adalah berupa pemberdayaan daerah. Selama ini seringkali terlihat, bahwa posisi tawar yang dimiliki daerah terasa kurang, baik itu terhadap pusat maupun terhadap pihak ketiga (dunia usaha). Karena itulah pemberdayaan daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Melalui penerapan Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan muncul pusat-pusat kekuatan baru di daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan pariwisata. Namun mengingat keterbatasan dari pihak pemerintah, maka dalam hal ini diperlukan peran serta swasta, dimana salah satu aspeknya adalah di bidang investasi. Diperlukan suatu iklim investasi yang ramah bagi investor (business friendly), karena dengan demikian akan mampu menarik investor-investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke daerah yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). SEMOGA***

Penulis: 
Lutfi Adam, S.IP
Tags: 
Artikel

Artikel

24/03/2017 | Lutfi Adam, S.IP
138 kali dilihat
06/02/2017 | Lutfi Adam, S.IP
131 kali dilihat
13/03/2017 | Lutfi Adam, S.IP
129 kali dilihat
06/02/2017 | Lutfi Adam, S.IP
105 kali dilihat
06/02/2017 | Lutfi Adam, S.IP
100 kali dilihat

ArtikelPer Kategori