MERAWANG – Bupati Bangka Feri Insani bersama Wakil Bupati Bangka Syahbudin melaksanakan Sholat Isya berjamaah sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Senin malam (30/03/2026) di Masjid Al Ijtihad Jada Bahrin.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bangka, Kapolres Bangka, Camat Merawang, Kepala Desa Jada Bahrin, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
Hadir pula perwakilan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) yang turut memberikan pandangan terkait pengelolaan lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangka Feri Insani mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang ada, khususnya terkait aktivitas pertambangan, dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan konflik.
“Kita tidak ingin ada pelanggaran hukum dalam persoalan ini. Saya meminta masyarakat Desa Jada Bahrin untuk menyampaikan permasalahan dengan tenang dan santun. Jangan sampai terjadi keributan. Silakan bertanya dan kami akan menjawab dengan sejujur-jujurnya agar persoalan ini dapat diselesaikan,” ujar Bupati.
Sementara itu, Pj. Sekda Bangka menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan berupaya mengurai persoalan yang terjadi melalui dialog terbuka antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait di pemerintahan.
“Kami akan berusaha mengurai masalah ini melalui diskusi bersama antara masyarakat dan para pemangku kepentingan dari bidang penyelenggaraan pemerintahan yang terkait,” ujarnya.
Perwakilan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) juga menyampaikan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama pada wilayah yang berkaitan dengan daerah aliran sungai agar tidak menimbulkan kerusakan yang berdampak pada masyarakat di kemudian hari.
Melalui kegiatan silaturahmi tersebut, diharapkan tercipta komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara bijak, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
