Belinyu – Bupati Bangka Fery Insani bersama Wakil Bupati Bangka Syahbudin menghadiri perayaan Ritual Adat Nujuh Jerami Festival Mapor Kampong Adat Gebong Memarong Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu, Rabu (29/4/2026).

Bagi Bupati Bangka Fery Insani, kedatangan beliau pada acara adat tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak beliau menjadi Bupati Bangka. Ritual adat nujuh jerami merupakan ritual yang selalu dilakukan setiap tahun oleh masyarakat mapur.

Bupati Bangka Fery Insani pada acara ini meyampaikan bahwa untuk masyarakat adat disini pertahankan adat ini karena adat itu yang membentuk karakter di suatu tempat.

“Agak jarang desa desa di bangka ini mempertahankan adat, jadi saya salut juga dengan warga kampung ini masih mau melestarikanlah warisan dari leluhur yang sudah turun temurun hingga sampai detik ini,” kata Fery Insani.

Dalam kesempatan ini juga Bupati Bangka Fery Insani mengatakan ada satu kelemahan terhadap pariwisata di daerah bangka yang belum maju seperti daerah lainnya.

“Saya mohon maaf sebelumnya, dari dulu kita mau pariwisata bahkan selalu bilang go tourisme dan segala macamnya, tapi keyataannya sampai sekarang ini, timah masih dipertahankan untuk menjadi mesin penggerak ekonomi dan sekarang ini masyarakat mulai beralih ke perkebunan sawit,” kata Fery Insani.

“Pariwisata tidak akan berkembang jika hanya mengandalkan panorama alam saja, kalau hanya kepantai saja mungkin satu kali atau dua kali orang sudah cukup. Kalau kita tidak mengandalkan budaya memang agak susah untuk mengembangkan pariwisata ini,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Lembaga Adat Dusun Air Abik Hasli Harmoko dikesempatan ini meminta kepada pemerintah daerah dan pihak pihak terkait untuk dapat melindungi dan diakuinya keberadaan masyarakat adat mapur dengan adanya MHA.

“Alhamdulillah kami satu satunya yang ada di Bangka Belitung yang masih ada orang adatnya, dan ini bukti masih adanya warisan yang harus kita jaga, kami sebagai masyarakat desa mapur merasa kurang karena kita ingin menjaga keseimbangan alam, hutan, dan wilayah namun dilapangan sudah tergerus oleh kepentingan yang lainnya,” jelas Hasli.

“sebab itu kami minta dari instansi dan pihak lainnya untuk dapat membuat MHA (Masyarakat Hukum Adat) sehingga masyarakat adat mapur dapat dilindungi secara hukum dan diakui keberadaannya secara sah dan juga wilayahnya. Jadi kami mohon kepada pemerintah dan yang lainnya, pengakuan dan perlindungannya ada hitam diatas putih di perjuangkan,” ucap Hasli.

Photografer : Diaz
Penulis : Dolly
Editor : M. Khadafi
Sumber : Dinkominfotik